Dituding Pungli, Kepsek SMK N 8 Buru Lakukan Klarifikasi

ForumMaluku.com-Sempat dituding dengan dugaan melakukan pungutan liar.  Kepsek SMK Negeri 8 Buru, menyampaikan klarifikasinya.

“Terkait dengan beredarnya pemberitaan dugaan pungli kepada siswa SMK N 8 Buru oleh saya. Maka saya pikir, ini hanyalah sebuah kekeliruan yang perlu saya luruskan” Ungkap Mahani Rumalutur, Kepsek SMK N 8 Buru  saat di hubungi forummaluku.com (14/01/22).

Dirinya menegaskan bahwa, data siswa sebagaimana yang dilayangkan dalam pemberitaan oleh beberapa media lokal tersebut yang berjumlah 100 orang adalah keliru. Faktanya, dirinya melanjutkan, jumlah siswa SMK Negeri 8 Buru adalah sebanyak 69 orang.

Selain itu, pemberitaan pungutan liar dari beberapa media lokal tersebut dengan angka fariatif dan berbeda. Ada yang menuliskan Rp 80.000 dan Rp. 60.000 yang dipungut dari orang tua murid. Ini tidak benar adanya dan cenderung tendensius.

“Ini terkesan tendensius. Seharusnya saya perlu dikonfirmasi sebagai bentuk keberimbangan berita dan informasi tersebut” sesalnya.

Dirinya menegaskan, mengenai pungutan dari sekolah kepada wali murid sebesar Rp. 60.000. Telah disepakati dari tahun 2019 hingga saat ini. Hal tersebut dialokasikan untuk biaya sampul/cover Laporan Pendidikan Siswa kelas 1 yang berjumlah 24 orang.

“Mengingat keterbatasan anggaran sekolah dan Biaya sampul/ cover laporan Pendidikan siswa tidak dianggarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Sehingga kami dari pihak sekolah bersama Komite dan seluruh orang tua murid SMK Negeri 8 Buru menyepakati bahwa terkait biaya Sampul/cover Laporan Pendidikan Siswa SMK Negeri Buru dibebankan kepada orang tua murid” jelasnya.

Kemudian, sambungnya, sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 poin 4 tentang pungutan pendidikan. Dijelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Olehnya itu pungutan biaya sampul yang dipungut dari orang tua wali, itu berdasarkan pada kesepakatan bersama pihak sekolah, Komite dan orang tua murid. Tidak dilakukan secara memaksa apalagi dikategorikan sebagai Pungutan Liar.

“Hal lain yang perlu diketahui bersama bahwa pengelolaan keuangan Sekolah SMK Negeri 8 Buru selama ini dikelola secara akuntabel dan transparan”

Selain itu, terkait dengan statment Ruslan Hurasan selaku wakil ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang salah satu tugasnya dalam bidang pendidikan. Dirinya berharap, agar kedepanya seharusnya perlu melakukan kroscek terlebih dahulu.

“Terkait statment bapak Ruslan Hurasan, seharusnya memanggil saya Selaku Kepsek SMK Negeri 8 Buru, untuk dimintai keterangan. Bukan malah memberikan statmen seolah saya telah melakukan Pungutan Liar. ini tentunya akan melahirkan stigma liar, jika tidak diikuti dengan pembuktian dan keterangan dari saya”

(Fm-01)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •