Gubernur Maluku Terancam Kena Sanksi

ForumMaluku.com-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) segera menetapkan upah minimal provinsi (UMP) 2022.

Mengingat ketentuan tentang upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka mandatorinya harus dilaksanakan.

Jika daerah tidak segera menetapkan UMP, maka akan ada sanksi tersendiri.

“Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait pemberhentian sementara atau permanen,” kata Chairul dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (24/11).

Oleh sebab itu, Chairul juga berharap agar provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2022 akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat.

Penetapan kenaikan UMP ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah paling lambat 20 November lalu.

Namun, Kamis (25/11) pagi, masih ada satu provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2022 yaitu Provinsi Maluku, yang saat ini memiliki upah minimum Rp2.604.961 (UMP 2021).

Sebelumnya, Kemnaker menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini.

(Fm-01)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •