Keterlambatan Pembahasan APBD-P 2021 Tidak Hanya Di Buru

ForumMaluku.com-Terkait dengan ramainya pembicaraan tidak dibahasnya APBD-P 2021 pemerintah Kabupaten Buru, ternyata hal tersebut juga terjadi di beberapa daerah lainya.

Untuk di Buru, kepastian untuk tidak membahas APBD-P sudah dijelaskan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Buru, Najib Hentihu.

Di lansir dari tribun-maluku.com (24/11) Najib juga menjelaskan, kalau hal itu dibolehkan dan diatur dalam aturan. Lalu dicontohkan , misalnya dalam keadaan mendesak atau bencana, ucap Najib. Sementara di kesempatan yang sama, Kepala Keuangan, Moh Hurry juga mengatakan, aturan membolehkan apabila RAPBDP terlambat dibahas di DPRD maka bupati dapat menerbitkan SK Kepala Daerah tentang APBD-P.

Dari penelusuran forummaluku.com, ternyata hal demikian juga di alami oleh Pemprov DKI. Dalam penjelasanya Wakil Gubernur DKI Jakarta menjelaskan alasan eksekutif dan legislatif terlambat membahas APBD-P. Salah satunya, karena DKI tengah berfokus dalam penanganan COVID-19.

“Ya itu kan cuma masalah COVID. Yang penting semua masih bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada,” jelas Riza dikutip dari detik.com.

Sementara itu, dilansir dari detik.com, Kemendagri mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan DKI Jakarta 2021 terlambat dibahas. Oleh sebab itu, Kemendagri memutuskan APBD-P DKI akan disahkan melalui peraturan gubernur (Pergub).

“Mendagri sudah memberikan solusi Permendagri 26 tahun 2021, dalam hal perubahan ini karena pandemi COVID maka penetapannya lewat dari 30 September cukup dengan Pergub,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian (14/10/2021).

Sebagai informasi, APBD-P mestinya disahkan melalui Peraturan Daerah. Adapun aturan penyusunan APBD-P terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 317 ayat 2 dan 3, dijelaskan bahwa pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam konteks ini, tenggat pengambilan keputusan sampai 30 September tahun ini.

Selain DKI Jakarta dan Kabupaten Buru, dari penelurusan forum Maluku, hal serupa juga dialami oleh Kab. Sangihe Sulawesi Utara yang mengalami keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021.

(Fm-01)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •