Pernikahan Siswi SMP di Namrole Direspon Mentri Agama

ForumMaluku.com-Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Namrole, Buru Selatan, Maluku dinikahkan oleh ayahnya yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buru Selatan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) turut hadir di acara itu.

Menurut Kasubbag Umum dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Abdul Karim Rahantan, pernikahan siswi SMP tersebut terjadi pada 29 September lalu. Kepala KUA yang hadir di acara itu merupakan Kepala KUA Leksula, Buru Selatan.

“Dia sebetulnya bukan hadir sebagai kapasitas Kepala KUA. Kebetulan pernikahan itu dilangsungkan, dan yang bersangkutan berada di Namrole, lalu kemudian beliau diundang untuk menghadiri,” ujar Abdul dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (11/10/2021) dilansir dari detik.com.

Abdul melanjutkan, pernikahan siswi kelas 3 SMP yang usianya masih 15 tahun itu tidak tercatat resmi di KUA. Hal ini meski Kepala KUA Leksula menghadiri acara.

“Pernikahan ini tidak tercatat secara resmi, tidak dilaporkan di KUA Namrole di daerah administrasi dimana pernikahan itu dilaksanakan. Jadi yang bersangkutan (Kepala KUA Namrole) hanya menghadiri, lalu kebetulan diberikan porsi membaca rawi dan tidak dilakukan pencatatan,” katanya.

Kepala KUA Leksula hadir di acara pernikahan anak di bawah umur tersebut karena berteman baik dengan ayah siswi SMP yang menikah.

“Kalau menurut penjelasan Plt Kemenag Buru Selatan itu (Kepala KUA Leksula) mereka sudah hidup lama dengan ketua MUI Bursel (orang tua siswi), lalu sudah menganggap seperti keluarga. Seperti itu penjelasan beliau yang saya dapat,” ungkapnya.

Direspon Mentri Agama

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan soal batas usia perkawinan.
Yaqut menegaskan bahwa regulasi di Indonesia telah diatur tentang batas usia perkawinan. Aturan ini sekaligus menegaskan larangan menikah bagi anak di bawah umur.

“Regulasi mengatur batas usia perkawinan. Kita punya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di situ jelas diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,” kata Yaqut kepada wartawan, Senin (11/10/2021).

Menag meminta jajarannya, khususnya para penghulu, proaktif mencegah perkawinan anak. Caranya, dengan menolak mencatatkan pernikahan calon pengantin yang masih di bawah umur.

“Kecuali jika sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk menekan praktik pernikahan dini, diperlukan upaya masif dan juga harus melibatkan banyak pihak, tidak cukup hanya Kementerian Agama. Pelibatan instansi lain diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya ketercukupan usia dalam pernikahan, baik dari sisi kesehatan, tumbuh kembang anak, dan masa depan anak.

“Upaya penyadaran ini termasuk penting juga dilakukan oleh media,” tutur pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini.

Remaja Indonesia, lanjutnya, harus dididik untuk lebih mengutamakan pendidikan dan masa depan mereka.

“Jadi butuh pelibatan banyak pihak, baik para guru di sekolah maupun para penyuluh, baik agama maupun kesehatan,” tegasnya.

(fm-01)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •